Menampilkan 6 hasil

Pembentukan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tidak dapat dilepaskan dari Pembentukan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dibentuk bersamaan 27 daerah tingkat II lainnya berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Dalam Undang-undang ini belum diatur mengenai Setwilda, demikian pula menurut Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Nopember 1959. Untuk menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari dalam bidang rumah tangga daerah (otonomi) dan tugas pembantuan dalam pemerintahan, Kepala Daerah dibantu oleh Badan Pemerintahan Harian.
Sebelum adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, Sekretariat Daerah Tingkat II Pekalongan terdiri dari tiga Bidang tugas, yaitu Deputi Bupati Kepala Daerah Bidang Pemerintahan, Deputi Bupati Kepala Daerah Bidang Pembangunan dan Deputi Bupati Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
Namun dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka pada tahun 1974 dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setwilda Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Atas dasar inilah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setwilda Tingkat II Pekalongan.
Menurut Peraturan Daerah ini Setwilda terdiri dari 8 bagian, yaitu Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol serta Bagian Kepegawaian. Pada tahun 1979 ini Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II mulai menjadi bagian dari Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Pekalongan.

Pembentukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tidak terlepas dari pembentukan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Dati IIi Pekalongan Rakyat Gotong Royong dan Sekretariat Daerah. Mulai saat itu Sekretariat Daerah dibentuk dan bertugas menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah.
Sebelum adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, Sekretariat Daerah Tingkat II Pekalongan terdiri dari tiga Bidang tugas, yaitu Deputi Bupati Kepala Daerah Bidang Pemerintahan, Deputi Bupati Kepala Daerah Bidang Pembangunan dan Deputi Bupati Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Namun dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka pada tahun 1974 dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setwilda Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Dati II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Atas dasar inilah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setwilda Tingkat II Pekalongan.
Menurut Peraturan Daerah ini Setwilda terdiri dari 8 bagian, yaitu Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol serta Bagian Kepegawaian. Pada tahun 1979 ini Bagian Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tk.II mulai menjadi bagian dari Setwilda Tk.II Pekalongan.
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongn terdiri dari Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan Sub Bagian yang bertanggung jawab melaksanakan koordinasi pendokumentasian, publikasi dan informasi produk- produk hukum serta menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
Dengan adanya alih bentuk dan alih nama Setwilda menjadi Setda, arsip yang dihasilkan selama melaksanakan tugas selaku badan staf dalam kurun waktu September 1992 sampai dengan Pebruari 2001 dilakukan akuisisi oleh Bagian Umum Setwilda selaku unit kearsipan Pemerintah Kabupaten Dati II Pekalongan.
Dalam perkembangan pemerintahan khususnya dengan adanya otonomi daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa penyimpanan arsip statis daerah menjadi kewajiban Lembaga Kearsipan Daerah yang bersangkutan. Pada tanggal 25 Agustus 2018 dengan Berita Acara Nomor 045/1130/2018 dilakukan serah terima arsip milik Bagian Hukum ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan selaku Lembaga Kearsipan Daerah.

Batik Failasuf dikenal dengan takeline Masterpice of batik , KARENA Batik Failasuf memiliki corak Yang khas Dan eksklusif. Batik Failasuf menciptakan motif-motif batik yang membuat trend di dunia batik, hasil karya batiknya juga dikenakan oleh Presiden dan para pejabat negara.

Ahmat Failasuf selaku Pemilik Batik Failasuf, memiliki kemampuan untuk memadukan beberapa desain batik sebagai sebuah langkah kreatif dan inovatif dari seorang desainer batik. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan Batik Pesisir sebagai busana yang dikenakan pada ajang pemilihan Putri Pariwisata Indonesia tahun 2008 lalu, dengan desainer Florence dari Jakarta.

Sebelum terbentuk organisasi perangkat daerah di bidang perijinan, urusan bidang perijinan dilaksanakan oleh Bagian Ketertiban yakni Subbag Perijinan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.
Bagian Ketertiban sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perijinan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan keagrariaan. Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Ketertiban mempunyai fungsi :
a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Polisi Pamong Praja;
b. Mengumpulkan bahan pendataan dan program di bidang ketertiban;
c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketertiban di wilayah;
d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perijinan;
e. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis keagrariaan sepanjang menjadi wewenang Kepala Wilayah.
Bagian Ketertiban terdiri dari Subbagian, yaitu :
a. Sub Bagian Bina Ketertiban;
b. Sub Bagian Perijinan;
c. Sub Bagian Keagrariaan.
Sub Bagian Bina Ketertiban mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan dan polisi pamong praja. Sub Bagian Perijinan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunuuk teknis pembinaan ketertiban dan legalitas perijinan serta Sub Bagian Keagrariaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan keagrariaan yang menjadi wewenang Kepala Wilayah.
Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kedudukan, tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Daerah Kabupaten Pekalongan, bidang tugas perijinan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT). Kedudukan KPPT merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat sekaligus Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas pokok KPPT adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terapadu dengan prinsip koordinasi, intergrasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. KPPT dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan program kantor;
b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.
Adapun susunan organisasi KPPT terdiri dari :
a. Kepala Sekretariat, yang karena jabatannya merangkap sebagai Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Proses Pelayanan;
d. Seksi Perizinan dan Non Perizinan;
e. Seksi Informasi dan Pengaduan;
f. Tim Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam perkembangannya KPPT kemudian berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM PPT) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Dalam Peraturan Daerah tersebut, BPM PPT Kabupaten Pekalongan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pekalongan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. BPM PPT dipimpin oleh seorang Kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sedangkan tugas pokok dan fungsi BPM PPT adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud BPM PPT mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dan pelayanan pengaduan;
b. pengordinasian penyusunan program penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dan pelayanan pengaduan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
d. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan administrasi perizinan satu pintu;
e. pelaksanaan koordinasi penanaman modal dan proses pelayanan perizinan satu pintu;
f. pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;
g. pemantauan dan evaluasi proses penanaman modal dan pemberian pelayanan perizinan satu pintu;
h. pelaksanaan fasilitas promosi dan kerjasama penanaman modal;
i. pelaksanaan pengendalian dan fasilitasi pengembangan penanaman modal;
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Adapun susunan organisasi BPM PPT terdiri dari
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Program;
2. Subbagian Keuangan.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
   c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
4. Subbidang Pengendalian;
5. Subbidang Promosi dan Kerjasama.
   d. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
6. Subbidang Pelayanan Perizinan;
7. Subbidang Pleyanan Non Perizinan.
   e. Bidang Pelayanan Informasi, terdiri dari :
8. Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Sistem dan Data;
9. Subbidang Informasi dan Pengaduan.
   f. UPT
   g. Jabatan Fungsional
   Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, BPM PPT berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Dinas PM PTSP dan NAKER). Tugas Dinas PM PTSP dan NAKER adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas PM PTSP dan NAKER mempunyai fungsi:
   a. perumusan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
   b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidangpenanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan proses pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan bidang tenaga kerja;
   d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
   e. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
   f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
   Adapun susunan organisasi Dinas PM PTSP dan NAKER Kab.Pekalongan terdiri dari:
10. Kepala Dinas;
11. Sekretaris, terdiri dari :
    • Subbagian Perencanaan dan keuangan;
    • Subbagian Umum dan Kepegawaian.
12. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
    • Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
    • Seksi Promosi dan Pengembangan Sistem Iklim Penanaman Modal;
    • Seksi Perizinan, Pengelolaan Sistem dan Data.
13. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
    • Seksi Pelatihan & Produktifitas;
    • Seksi Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi.
14. Bidang Hubungan Industrial Ketenagakerjaan, terdiri dari :
    • Seksi Kelembagaan dan Penanganan Perselisihan;
    • Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial.
15. UPT Balai Latihan Kerja
16. Jabatan Fungsional